Calo KUR dan pungutan liar: biaya yang tidak boleh ditarik dan cara melapor
Biaya apa saja yang boleh dan tidak boleh ada pada KUR, mengapa calo membuat KUR 6% menjadi seperti kredit 13%, larangan agunan tambahan sampai Rp100 juta, dan saluran pengaduan resmi.
KUR tidak memungut provisi dan biaya administrasi, imbal jasa penjaminannya ditanggung pemerintah, dan untuk plafon sampai Rp100 juta penyalur dilarang meminta agunan tambahan. Karena itu, setiap permintaan "uang pelicin", "biaya pengurusan", atau persentase dari pencairan KUR adalah tanda bahaya. Dalam contoh ilustratif, calo yang meminta 10% dari KUR Rp100 juta membuat biaya efektif KUR 6% naik menjadi sekitar 13,2% per tahun, lebih dari dua kali lipat.
Panduan ini bagian dari kesalahan umum saat mengambil pinjaman usaha. Aturan KUR selengkapnya ada di panduan KUR 2026.
Biaya KUR: yang boleh dan yang tidak
| Pos | Status | Catatan |
|---|---|---|
| Bunga 3% (Super Mikro) atau 6% (Mikro/Kecil produksi) | Sah | Untuk perdagangan non-ekspor dapat berjenjang pada akad berikutnya |
| Provisi | Tidak dipungut | Menurut pedoman KUR |
| Biaya administrasi | Tidak dipungut | Menurut pedoman KUR |
| Imbal jasa penjaminan | Ditanggung pemerintah | Bukan beban debitur |
| Meterai | Sah | Sesuai jumlah dokumen yang wajib bermeterai |
| Notaris dan pengikatan agunan | Sah bila ada agunan tambahan yang diikat | Umumnya pada KUR Kecil di atas Rp100 juta |
| Denda keterlambatan | Sah bila diatur dalam perjanjian | Hanya bila Anda telat membayar |
| "Biaya pengurusan", "uang terima kasih", persentase pencairan | Tidak sah | Laporkan |
| Kewajiban membeli produk lain sebagai syarat | Patut dipertanyakan | Tanyakan dasar tertulis; produk tambahan seharusnya pilihan |
Mengapa pungutan kecil berdampak besar
KUR Mikro Rp100 juta, bunga 6%, tenor 36 bulan, cicilan ≈ Rp3.042.194. Total bunga ≈ Rp9,5 juta.
| Pungutan di awal | Dana yang benar-benar diterima | Setara biaya efektif per tahun |
|---|---|---|
| Tidak ada | Rp100.000.000 | 6,0% |
| 5% (Rp5 juta) | Rp95.000.000 | ≈ 9,5% |
| 10% (Rp10 juta) | Rp90.000.000 | ≈ 13,2% |
Cicilan tetap dihitung dari Rp100 juta, karena perjanjian Anda dengan bank tidak mengenal pungutan itu. Dengan pungutan 10%, Anda membayar biaya total sekitar Rp19,5 juta untuk dana Rp90 juta. Itu mendekati biaya kredit komersial, dan menghapus manfaat subsidi yang seharusnya Anda terima.
Contoh lain: KUR Rp50 juta untuk 18 bulan memiliki total bunga sekitar Rp2,4 juta. Calo yang meminta Rp2,5 juta mengambil lebih banyak daripada seluruh bunga yang dibayar ke bank.
Agunan tambahan sampai Rp100 juta
Pasal 20 ayat (1) Permenko Perekonomian 1/2026 melarang penyalur meminta agunan tambahan di luar agunan pokok untuk KUR dengan plafon sampai Rp100 juta. Bila penyalur tetap memintanya, subsidi bunga untuk kredit tersebut tidak dibayarkan atau harus dikembalikan.
Jadi bila Anda mengajukan KUR Mikro dan diminta menyerahkan sertifikat tanah atau BPKB:
- Tanyakan dengan sopan dasar tertulis permintaan itu.
- Catat nama petugas, tanggal, dan kantor.
- Ajukan pertanyaan tertulis ke layanan pengaduan resmi bank penyalur.
- Bila tidak ada penjelasan, gunakan saluran pengaduan di bawah.
Agunan pokok, yaitu usaha atau barang yang dibiayai, tetap boleh menjadi jaminan. Untuk KUR Kecil di atas Rp100 juta, agunan tambahan dapat diminta sesuai penilaian penyalur.
Ciri-ciri calo KUR
- Mengaku "orang dalam" atau "mitra bank" tanpa identitas resmi
- Menjanjikan pasti cair walaupun SLIK Anda bermasalah
- Meminta persentase dari plafon atau pembayaran di muka
- Meminta Anda menyerahkan KTP dan dokumen asli untuk "diurus"
- Mengatur agar dana cair ke rekening yang ia kuasai, atau mendampingi Anda saat penarikan tunai
- Menghubungi lewat akun media sosial yang meniru nama bank
Cara mengajukan KUR tanpa perantara
- Cari penyalur di situs Kemenko Perekonomian, lalu datangi kantor cabang atau unit terdekat dengan usaha Anda.
- Bawa KTP, KK, NIB, dan bukti usaha. Daftar lengkap ada di checklist dokumen pengajuan.
- Bila butuh pendampingan, gunakan pendamping resmi seperti dinas koperasi dan UMKM, rumah kreatif atau inkubator binaan pemerintah dan BUMN, atau program pendampingan dari Kementerian UMKM. Pendamping resmi tidak meminta persentase dari pencairan.
- Simpan salinan perjanjian dan jadwal angsuran.
Saluran pengaduan
| Saluran | Untuk apa |
|---|---|
| Layanan pengaduan bank penyalur (call center, cabang, email resmi) | Langkah pertama; minta nomor pengaduan |
| Kontak OJK 157 / portal pengaduan OJK | Bila bank tidak menanggapi atau jawabannya tidak memuaskan |
| LAPOR! (lapor.go.id) | Pengaduan pelayanan publik, termasuk program pemerintah seperti KUR |
| Ombudsman Republik Indonesia | Dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik |
| Kepolisian | Penipuan atau pemerasan oleh calo |
Langkah pengaduan ke OJK dan LAPS SJK dijelaskan lebih lengkap di panduan pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bolehkah bank mewajibkan saya membuka tabungan untuk KUR?
Rekening di bank penyalur umumnya diperlukan untuk pencairan dan pembayaran angsuran. Itu wajar. Yang patut dipertanyakan adalah kewajiban menyetor saldo besar atau membeli produk investasi atau asuransi tertentu sebagai syarat.
Petugas meminta "uang rokok" setelah kunjungan. Apakah itu wajar?
Tidak. Kunjungan usaha adalah bagian dari proses kredit dan tidak dikenakan biaya. Tolak dengan sopan dan laporkan bila terus diminta.
Apakah asuransi jiwa wajib pada KUR?
Penyalur dapat memiliki ketentuan perlindungan tertentu. Tanyakan secara tertulis apakah ada premi yang dibebankan kepada Anda, berapa besarnya, dan apa dasarnya.
Saya sudah membayar calo. Apakah uangnya bisa kembali?
Peluangnya bergantung pada bukti dan itikad pihak tersebut. Simpan bukti transfer dan percakapan, laporkan ke bank bila melibatkan oknum petugas, dan ke kepolisian bila ada unsur penipuan.
Sumber resmi
- Kemenko Perekonomian — kebijakan KUR dan informasi penyalur
- OJK — Kontak OJK 157 dan pengaduan konsumen
- LAPOR! — layanan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik
- Ombudsman RI — pengaduan maladministrasi
- Kementerian UMKM — program pendampingan UMKM
